LUBUKLINGGAU, Potretsumsel.com - Usulan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau, terkait wacana menaikkan tarif parkir kendaraan, dinilai sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan kepentingan sejumlah oknum di instansi tersebut.
Sebab, kenaikan tarif yang belum memiliki dasar jelas, termasuk kurang transparannya pihak Dishubkominfo Kota Lubuklinggau, soal rincian pendapatan perhari yang diterima instansi tersebut, membuat beberapa anggota DPRD yang mengurusi hal ini menilai wacana tersebut memiliki beberapa kejanggalan dan patut dikoreksi.
Pansus 1 DPRD Kota Lubuklinggau, Yeni Risnawati mengungkapkan, pihaknya belum akan mendukung wacana ini, sebab pihaknya menilai, sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini masih bisa ditingkatkan, yakni melalui perbaikan sistem pemungutan retribusi yang semestinya dimaksimalkan.
"Coba lihat saja di sisi kiri dan kanan pasar dan wilayah lain di Kota Lubuklinggau, kondisi parkir masih sangat semrawut, termasuk petugasnya yang masih belum seragam, terlebih beberapa titik parkir masih belum tertata, hingga kadang masih membuat kemacetan," jelasnya.
Pihaknya pun beranggapan, 120 titik parkir yang tersebar di Kota Lubuklinggau, semestinya dapat meningkatkan PAD yang disumbangkan dari instansi tersebut. Sebab, minimnya sumbangan, diakui Yeni bukan berasal dari tarif parkir yang rendah, melainkan banyaknya oknum-oknum yang menjadi 'mafia parkir'.
"Seharusnya 120 titik parkir, jika dalam sehari 1 titik bisa menyetor Rp. 15 ribu saja, sudah ada Rp. 1 Milyar lebih masuk ke kas negara. Ini malah setahun menurut Dishubkominfo hanya Rp. 56-60 juta perbulan. Itu dulu yang diperbaiki," ungkapnya.(Joni)
0 Comments:
Posting Komentar