- Walikota : Gerakan Non-Idealisme Pancasila di Lubuklinggau Telah Ada.
LUBUKLINGGAU ,Potresumsel.com- Kedatangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam 4 organisasi mahasiswa, yakni HMI, GMNI, PMII dan KAMMI ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, guna mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, untuk segera menutup lokasi prostitusi jelang ramadhan, serta menyampaikan aspirasi terkait dukungan mereka terhadap pemberlakuan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual, diisi juga dengan desakan agar para pejabat yang hadir sebelum dimulai rapat Paripurna membacakan teks Pancasila.
Desakan itu pun, akhirnya membuat suasana rapat berubah, sebab pembacaan teks Pancasila yang biasanya jarang terdengar ketika dimulainya rapat Paripurna, mewarnai gedung Paripurna sebelum rapat Paripurna Pengesahan Peraturan Daerah (Perda), Rabu (1/6) kemarin.
"Ada 5 poin yang kami sampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif, yakni salah satunya meminta agar Pancasila bisa dijadikan pelajaran khusus kepada pelajar dan dibacakan di setiap kegiatan maupun upacara di Pemerintahan, karena saat ini nilai luhur Pancasila mulai pudar," ungkap salah satu wakil mahasiswa, Alvinus GW.
Selain itu, pihaknya pun mendesak agar Pemkot Lubuklinggau dalam waktu dekat, untuk dapat menutup lokasi prostitusi menjelang bulan suci ramadhan dan menyediakan pasar bagi kaum dhuafa.
"Kami juga mendesak agar Pemerintah bisa menyediakan Pasar Murah dan menstabilkan harga bahan pokok (sembako)," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya menjelaskan, pihaknya mendukung gerakan membangkitkan ideologi pancasila yang dilakukan para mahasiswa. Dirinya pun memastikan akan mengawal, jika kedepan terkait wacana memasukkan mata pelajaran khusus Pancasila segera diterapkan.
"Pancasila harga mati dan bukan hanya rencana, namun harus diperjuangkan untuk dapat dipelajari secara khusus bagi pelajar dan dibacakan di setiap kegiatan Pemerintahan," ungkapnya saat menemui para orator.
Selain itu, menyikapi soal hukuman kebiri yang didukung oleh gerakan mahasiswa, ia pun bahkan meminta agar Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu), dapat lebih dibahas secara mendalam, bahkan ia menyarankan kepada Pemerintah Pusat, agar para pelaku akan lebih baik jika dikebiri secara permanen dan tidak hanya hukuman kebiri secara kontemporer.
"Kalau untuk prostitusi, saya sepakat sekali bahwa Kota Lubuklinggau yang merupakan Kota madani, jadi harus bebas dari kegiatan prostitusi," jelasnya.
Terpisah, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengaku, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk dapat membacakan teks Pancasila, sebelum kegiatan ataupun upacara di Pemkot Lubuklinggau.
"Dalam kegiatan dan upacara di Pemkot Lubuklinggau, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita kedepan akan membacakan Pancasila. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita meminimalisir gerakan non-idealisme Pancasila yang kini saya pastikan sudah ada di wilayah Kota Lubuklinggau, kendati memang mereka belum berani melakukan aksi nyata. Sementara, terkait protitusi, Pol PP akan terus merazia lokasi-lokasi yang dicurigai. Kita sendiri juga akan cek ke lapangan," ungkapnya.(Joni)
0 Comments:
Posting Komentar