 |
| Pjs Walikota Prabumulih Richard Cahyadi, ketika diwawancarai awak media |
Prabumulih, Potret Sumsel - Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi mengaku enggan melakukan pembayaran hutang sejumlah proyek milik Pemkot Prabumulih di tahun 2017. Padahal, hutang proyek tersebut sejatinya sudah bisa dibayarkan setelah Pemkot Prabumulih menyiapkan anggaran senilai kurang lebih Rp48 miliar yang akan dilunasi di tahun 2018. Bahkan anggaran tersebut sudah disahkan dan ketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.
Hal tersebut disampaikan Richard Cahyadi kepada sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan pelantikan struktur Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiah, Sabtu (10/3) di Rumah Dinas Walikota Prabumulih.
Richard mengaku, dirinya enggan melakukan pembayaran hutang proyek kepada pihak ketiga bukan tanpa alasan. Hal itu ia lakukan lantaran belum ada kejelasan terkait dasar hutang piutang milik Pemkot Prabumulih yang dialporkan secara tertulis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pelaksana anggaran.
"Sekarang ini dasarnya apa? Kalau Pemkot Prabumulih memang terhutang proyek harus jelas dasarnya. Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan yang jelas. Hutang proyek yang mana saya juga tidak tahu, kok tiba-tiba saya harus disuruh acc untuk membayar hutang proyek ini," ujar Richard kepada wartawan.
Richard menuturkan, untuk pembayaran hutang proyek tersebut dirinya tidak bisa langsung begitu saja meyetujuinya. Dirinya terlebih dahulu akan melakukan pengecekan satu-persatu seluruh program proyek pembangunan di tahun 2017. Meskipun sejauh ini dirinya belum menerima rincian pasti jumlah hutang dan bentuk fisik proyek yang dikerjakan oleh pihak ke tiga.
"Saya harus tahu dulu proyek-proyeknya yang mana saja. Jika memang terhutang yang mana proyeknya, siapa pihak pelaksananya dan siapa yang mengerjakannya serta berapa besaran dananya. Bagaimana proses pemeliharannya, semuanya harus jelas," terangnya.
Masih kata Richard, dirinya sangat menyayangkan kinerja OPD terkait yang tidak terbuka dalam hal penyampaian laporan sejumlah program proyek pembangunan kepada dirinya. Sehingga ia harus mengambil langkah tegas untuk menunda pembayaran hutang proyek tersebut sebelum mendapatkan rincian laporan yang jelas dari OPD terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran.
"Saya tidak minta apa-apa, hanya saja yang saya inginkan laporannya jelas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tiba-tiba langsung menyodorkan surat tagihan untuk pembayaran pelunasan hutang. Ini kan jelas tidak masuk akal," beber Richard.
Disinggung terkait anggaran yang telah disahkan DPRD untuk membayar sejumlah hutang proyek milik Pemkot Prabumulih, Richard mengaku jika hal tersebut sudah ia ketahui. Hanya saja dirinya tetap enggan untuk melakukan pembayaran meskipun dana yang disiapkan telah ada.
"Kalau untuk masalah anggaran memang sudah ada laporannya. Masalah bayar membayar itu gampang, tinggal menunggu waktunya, entah akan dilakukan pembayaran mundur atau dimasa yang akan datang, yang jelas kita lihat saja nanti," katanya.
Richard tidak menampik, jika kebijakannya ini akan menimbulkan gejolak di kalangan pihak ketiga. Bahkan ia pun tidak akan menutup diri jika pihak ketiga ingin berhadapan langsung dengannya untuk mempertanyakan langsung alasan ia tidak menyetujui pembayaran hutang proyek tersebut.
"Silahkan datang kepada saya. Secara pribadi saya tidak ada kepentingan, hanya saja saya perlu berhati-hati dalam menyetujui pembayaran hutang ini," tandasnya.
Terpisah, Ketua Gapensi Kota Prabumulih Suherli Berlian mengatakan,
" Kami hanya meminta sisa tagihan yang memang hak kami sebagai pengusaha, dan juga kami telah menunjukan loyalitas kita dalam membangun daerah dengan telah menyelesaikan pekerjaan kami dan sudah diserah terimakan kepada pemerintah kota (Pemkot) prabumulih.
Masih kata Suherli, Kita sangat menyesalkan apabila pemkot prabumulih mempersulit pencairan dana yang memang hak kami. Apalagi statment pjs walikota yang seakan-akan mengabaikan pembayaran pihak ketiga, Karena dana tersebut sangat dibutuhkan. Untuk menggaji pekerja dan membayar ke suplier2 , ini masalah trust (kepercayaan) cacat nama kita apabila tidak di bayar. belum lagi ada salah satu anggota kita yang mempunyai pinjaman di bank untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut mereka, ini akan menambah beban dengan bunga yang semakin menumpuk.
"Semoga pjs walikota sekarang lebih bijak memahami hal ini. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka kami akan mengambil langkah2 yang diperlukan lagi. "Jelasnya (Ps01)
0 Comments:
Posting Komentar