Lahat, Potret Sumsel.- Dalam rangka Pengembangan wilayah kerja PT KA dalam peningkatan mutu serta kualitas usaha perusahaan di lingkungan lokasi usaha nya, terutama di Desa gedung agung ,Desa arahan dan Desa banjar sari,kab.Lahat PT.KAI & Camat Merapi timur menggelar rapat sosialisasi di balai kantor camat Senin
( 15/10)
Dalam pertemuan tersebut,ada dua desa saat ini ikut dalam sosialisasi yaitu desa gedung agung dan desa banjar sari , pertemuan ini digelar untuk merespon banyak langkah-langkah positif dan negatif, sosialisasi ini langsung pada warga yang bersangkutan. Dan akan sepakati secara bersama - sama, antara manajemen dan warga desa tersebut.
Banyak aspek yg di bahas dalam pertemuan ini terutama nilai ganti rugi kepada masyarakat yg lahannya terkena dampak pengembangan wilayah kerja yang dibutuhkan PT KAI.
Tampak hadir, Camat merapi timur Miharta, sekcam merapi timur, kapolsek merapi timur melalui anggota nya, PT Kai irfan, kades gedung agung Rahmad, kades banjasari Safei, Beserta undangan lainnya yang turut hadir.
Camat Merapi Timur Miharta, dalam kata sambutan sekaligus memulai acara mengatakan, Pertemuan hari ini adalah bentuk sosialisasi dari PT Kai pada masyarakat terutama di kedua desa yang akan dibangun penambahan rel kereta api, Secara transparan dan tidak adanya ditutupi di mata masyarakat.
Sementara Irfan Selaku PT KAI menjelaskan, Bahwa lahan yang akan di gunakan untuk penambahan rel bervariasi, mungkin nanti ada 30 meter s/d 60 meter yang kita ganti rugi beserta tanam tumbuh nya.
Di sisi lain, "Sulastri warga desa arahan yang sempat hadir, dalam tanya jawab nya mengatakan, berharap antara warga dan perusahaan PT KA bisa terjalin hubungan yang harmonis, supaya kinerja perusahaan berjalan dengan baik di desa Arahan ini perlu diperhatikan dampak positif dan negatif dan kompensasi untuk warga sekitar yg terkena efek dari pembangunan, Demi kemajuan bersama, Jelasnya.
Lanjutnya, Tetapi sisi negatif saat ini PT KAI tidak pernah transparan dilapangan apalagi terhadap warga yang tidak mengetahui bahwa lahan nya akan terkena ganti rugi, "hal ini sudah pernah terjadi waktu lalu dan pernah merasa kecewa, kalu memang hal ini transparan mohon buktikan Kepada masyarakat memang benar ganti rugi lahan maupun tanam tumbuh nya dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, karena dana ini Dana APBN, Pungkasnya.
0 Comments:
Posting Komentar