Lahat, Potret Sumsel-
Pemerintah kabupaten Lahat melalui Camat Merapi Timur Miharta kembali membantu mediasi antara warga Desa Gedung Agung dengan PT.KAI terkait pembebasan lahan warga untuk pembangunan Proyek Dobel Track dan Rail Way. (Selasa 27-11-2018)
Pertemuan di lakukanlah di rumah kepala desa Gedung Agung (Rahman), di hadiri oleh beberapa perwakilan warga setempat yang lahannya terkena dampak pembangunan Dobel Track, dan tampak perwakilan dari Pihak PT.KAI Khairul beserta Staf Dari Kantor Kecamatan Merapi Timur Ferli.
Warga desa setempat (Hajar), dan pada umumnya mengeluhkan tidak pernah ada sebelumnya sosialisasi kepada kami masyarakat baik itu dari kepala Desa setempat menjelaskan atau dari pihak PT.KAI yang menemui kami untuk memberikan penjelasan secara rinci tentang kompensasi lahan ini, kami jadi keberatan dan rugi apabila lahan kami hanya di beri kompensasi dari tanam tumbuh nya saja sementara kami menguasai lahan tersebut dari zaman nenek moyang kami dahulu tidak pernah di beri tahu kalau lahan tersebut milik PT.KAI"
"Dan Pihak Kepala Desa setempat dan PT.KAI tidak pernah transparan kepada kami tentang hal ini" Ujarnya
Lanjut, Perwakilan PT.KAI Khairul mengatakan dalam pembicaraannya bahwa "tanah yg jaraknya radius 30 meter dari rel PT. KAI yang sudah ada, adalah milik negara dalam kendali ruang lingkup PT.KAI jadi kami hanya memberi kompensasi tanam tumbuh yang ada."
Camat Merapi Timur (Miharta) Menegaskan dalam paparannya kepada masyarakat setempat di tengah simpang siurnya informasi yang di dapat masyarakat, "Lahan yang akan di bangun proyek ini Adalah 30meter dari rel yang sudah ada dan akan di berikan kompensasi terhadap tanam tumbuh yang ada senilai 30% dari nilai tanam tumbuh pohon karet umur 9 tahun dengan mengacu kepada Pergub dan Perbub Dihargai Rp.806.000 rupiah, dan kompensasi yang warga terima hanya 30% dari harga tersebut dikalikan dengan jumlah pohon yang ada.
Jadi bunyinya kompensasi bukan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh secara keseluruhan"
"Namun apa bila masyarakat keberatan silahkan bisa menyampaikan nota keberatan kepada pihak PT.KAI"Ujar Minharta.
Hingga di akhir pertemuan belum ada kata sepakat antara warga dengan pihak PT.KAI di iringi dengan keluarnya (walk out) satu demi satu warga desa setempat
Kemudian di akhir acara awak media Potretsumsel melalui pihak kecamatan Merapi Timur mencoba mewawancarai pihak PT.KAI (Khairul) untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dan detail, namun yang bersangkutan tidak bersedia untuk memberikan keterangan dengan alasan belum siap."Jangan Dulu Wawancara Nanti Saja" ujar Khairul
Hal ini tentunya sangat di sayangkan, karena proyek ini adalah termasuk dalam kategori PROYEK STRATEGIS NASIONAL Pemerintah pusat yang harus segera di rampungkan dalam waktu dekat, semestinya pihak PT.KAI harus bisa lebih transparan kepada Media dan Warga agar tidak terjadi Miskomunikasi hingga dapat menimbulkan dampak terhambatnya pembangunan proyek tersebut.(Ndi)
0 Comments:
Posting Komentar