Harry Putra dari LSM LPKBP (Lembaga Pemantau Kebijakàn Badan Public) “keterlambatan pencairan dana BOP patut dipertanyakan karena tahun anggaran 2018 sebentar lagi berakhir, ujar Harry. Ada indikasi anggaran BOP disalah gunakan oleh oknum-oknum pejabat bidang terkait, dan kamipun menilai dana ini dikelolah oleh oknum yang belum faham juklak juknis kegiatan. BOP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mendesak Bupati kabupaten OKI untuk menindak oknum-oknum pejabat yang bekerja tidak profesional.
Berdasarkan PMK NO.122 / PMK — 07 / 2917 tentang pencairan dana Alokasi BOP Paud pada bulan Mei — Juli dalam tahun anggaran bejalan sebesar 100% ( sekaligus pencairan ) dan pelaporan pengguna dana BOP Paud paling lambat di sampaikan pada tahun berikutnya di bulan Februari.
Lanjut Hary bedasarkan peraturan tersebut di atas pencairan BOP Paud tahun anggaran 2018 dapat d cairkan bulan Maret minggu kedua sampai bulan Juli minggu kedua.dan pelaporan penggunaan BOP Paud paling lambat disampaikan pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya.“Jadi tidak ada peraturan yang menyebutkan jika tidak di cairkan akan menjadi silva kalaupun ada yang mengàtakan silva itu tidak selaras dengan kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana alokasi khusu fisik dan non fisik tahun 2018 yang di sàmpaikan direktur dana perimbangan dirjend perimbangan keuangan kemenkeu”.ungkap Hary mengakhir.
Kabid PLS Dinas Pendidikan Kab. OKI A.Arfai di ruang kerjanya, pada BB.Com “membenarkan statemennya di media mengenai dana BOP, jelas A.Arfai “dana tersebut belum terlambat untuk di cairkan sebab tahun 2018 masih berjalan dan ini masih dalam proses tapi jika di bulan satu tahun 2019 nanti baru di katakan terlambat, dan ini menjadi silva ucapnya.
A.Arfai juga menambahkan kurang lebih 500 paud di oki yang diurus, di tahun 2019 nanti setiap paud sudah gunakan sistim data dabodik dan ini lebih baik ungkapnya.
Ditempat terpisah Badan pengelolah keuangan dan aset daerah Muin melalui bendahara keuangan derah Abor meneràngan ^memang kami selaku pengelolah keuangan daerah tidak bisa mengambil tanpa ada usulan dari intansi terkait dan itu pun ada syarat syaratnya sesuai dengan mekanisme yang ada, dan ini sampai 31 desember 2018, pungkasnya. (Fitriyani,.)
0 Comments:
Posting Komentar