Lahat Potret Sumsel---Bantuan Sosial yang di gelontorkan Pemerintah Pusat melalaui Program PKH, KIP, Indonesia Sehat, Bantuan Untuk Lansia dan Ibu Hamil yang seharusnya bisa di nikmati oleh masyarakat yang kurang bahkan tidak mampu di kabupaten Lahat Sumatera Selatan faktanya banyak tidak tepat sasaran.
Sudah 68 tahun Indonesia merdeka Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum Dirasakan seutuhnya oleh mayoritas masyarakat miskin di kabupaten Lahat
Pemerintah setempat pun terkesan lambat dan Kurang mendukung Nawacita Pemerintah pusat Dibawah kepemimpinan Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla di antaranya yang berbunyi "menghadirkan kembali negara untuk melindungi Setiap warganya"
Berdasarkan Investigasi potretsumsel.com di lapangan banyak warga yang mampu yang dapat BanSos PKH dan sebaliknya warga yang tidak mampu tidak mendapatkan program tersebut Ada juga yang Memiliki Kartu jaminan sosial namun Bantuan tidak kunjung sampai
Hal ini yang di alami ibu Nirwana dan kedua anaknya, salah satunya Azka (penyandang Disabilitas) keluarga miskin yang tinggal dan tercatat sebagai (WNI No.KK 1604071802080187)di Desa Sukajadi Singapure kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat yang tiap hari hanya bisa menyambung hidup dari Upahan Harian dan tinggal di gubuk bambu berukuran tidak lebih dari 3*4 harus pasrah akan keadaan yang di alaminya, Bahkan salah satu putrinya Azka penyandang Disabilitas harus putus sekolah
Pasalnya sebanyak beberapa kartu Jaminan Sosial yang di terbitkan Kemensos melalui DinSos Lahat dan KIP yang dimilikinya belum bisa memberikan solusi bagi mereka, ibu Nirwana pun sudah berkali kali mengurus sendiri dan mempertanyakan Hak nya kepada pendamping Desa, Kepala Desa, bahkan Langsung Datang ke DinSos Lahat namun tidak pernah ada solusi dan Kepastian akan datangnya bantuan pemerintah daerah kepadanya.
"Kami bingung Harus mengadu kemana lagi, Pihak pemerintah Desa dan Daerah seperti acuh tak acuh dan tidak ada solusi, Mungkin Presiden Jokowi Dodo Bisa mendengar keluhan Kami, Kami butuh Hadirnya Negara terhadap kami" Ujarnya kepada potretSumsel.com (20-1)
Pendamping Desa kecamatan Kota Agung DinSos Lahat Mahendra mengatakan "Setahu aku pak, kami hanya mengambil data penduduk yang tidak mampu pake data lamo tulah, belum ada pendataan lagi, dan data tersebut kami dapat dari pemerintah pusat(Kemensos) dan BPS(STATISTIK)" Ujar Mahendra di rumahnya kepada PotretSumsel.com Minggu 20-01-19
Pada waktu yang sama Kepala Desa Singapure Arsito melalaui istrinya Hartini mengatakan bahwa tidak pernah ada koordinasi dari pihak Dinsos terkait pendataan kategori Penerima Bansos di desanya
"Tidak ada Orang DinSos yang mendata Calon penerima bansos berkoordinasi dengan kami, tiba tiba sudah ada yang dapat kartu,Dan tidak pernah ada penyeleksian Ulang" ujarnya
Sementara KadinSos Kabupaten Lahat Drs. Harinus melalaui Korcab PKH Dani mengatakan Untuk ibu Nirwana Berkas pembayaran salah kirim ke Riau, ini adalah kesalahan maping alamat pada BRI Pusat dan sedang menunggu perbaikan sistem dari pusat. Ujarnya
Untuk penerima PKH yang tidak tepat sasaran, pihak Dinsos Lahat beralasan tidak memiliki anggaran semenjak 2016 untuk memutakhirkan data penyeleksian kembali Para penerima PKH yang layak
"Kami tidak punya anggaran untuk menyeleksi ulang para penerima PKH, jadi data PBDT tahun 2015 lah yang kami gunakan" Ujar Dani Kepada potretsumsel.com diruang kerjanya
Sementara salah satu ketua RT di kelurahan pasar bawah Romlah mengatakan "Bohong kalo Kepala Desa tidak bisa menyeleksi kembali Para penerima PKH penerima manfaat bisa di alihkan ke Warga yang lebih membutuhkan asalkan kepala desa pro aktif dalam masalah ini" ujarnya
Sementara Pihak BPS Kabupaten Lahat melalaui KaSi IPDS Agus Arliansah.SE. mengatakan "Data PBDT yang di pakai pihak DinSos adalah data tahun 2015 berdasarkan data tahun 2011, jadi pemutakhiran itu sebenarnya tugas kebijakan dari pihak DinSos Daerah melalaui pendamping kecamatan dan Kepala Desa, Kepala Desa pun Bohong kalau dia bilang kami tidak berkoordinasi dengan kades pada saat mendata Calon para penerima PKH karena ketika mendata kami menyelenggarakan FGD semacam diskusi masukkan dari Pemerintah Desa siapa yang layak menerima BanSos tersebut" Ujar Agus di ruang kerjanya
Sampai berita ini di turunkan belum ada tanggapan dari Bupati Lahat yang baru memimpin 1 bulan Di Kabupaten Lahat (Cik Ujang.SH dan wakilnya Haryanto.SE,)karena ketika potretsumsel mencoba menemuinya Beliau masih memimpin Rapat.
Masyarakat kabupaten Lahat berharap Agar Bupati dan wakil Bupati bisa mengevaluasi Para Jajaran ASN di bawah kepemimpinannya agar bisa bersinergi dan mendukung penuh program dan visi dan misi beliau yang pro rakyat yaitu
"Mewujudkan masyarakat kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, BERKEADILAN, MAKMUR dan SEJAHTERA Serta Terselenggaranya Pembangunan yang berbasis Pemerataan Berkelanjutan!"(Hendy)
Tolol wartawan yang bikin berita, yg diambil sample hanya satu orang warga dan sudah mengkambinghitamkan banyak pihak, sebaiknya apus berita ini karena sudah termasuk pencemaran nama baik perorangan, instansi bahkan bapak bupati
BalasHapusSangat benar dan setuju dengan komen di atas bahwa sebenarnya wartawan ini yg tidak mengerti alur atau tatacara pendataan, tdk bisa cuma sekedar atas satu dua pengaduan warga dan langsung mengambil kesimpulan menyalahkan pihak-pihak bahkan menyebutkan instansi pemerintah yg salah semua ada prosedur, dan setahu saya di program PKH itu tidak bisa mengubah,mengusulkan atau menganti keluarga yang lain dan data itu didapatkan langsung dr pusat sehingga jgan menyalahkan pihak-pihak yg di daerah.
BalasHapusTolong belajar lah lagi pak wartawan dalam mencerna informasi yg di beri jgn asal buat berita dan menyalahkan pihak lain
Kalo mo banyak data temuan fakta di lapangan Mohon pihak DinSos kasih kami datang Semua penerima PKH dilapangkan di seluruh kecamatan kabupaten lahat, kami akan investigasi satu persatu Maka Anda akan banyak terima bukti example ketidak tepat sasaran nya bantuan tsb!
BalasHapus