Jakarta, Potret Sumsel - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar mengatakan Jabatan Sekda mempunyai peran penting untuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada seluruh elemen terkhususnya di daerah. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bersama TNI AD, di Ballroom Aryaduta Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Nasrun mengatakan Ia akan menugaskan kepada pimpinan yang di bawah seperti kabupaten kota untuk terus menyuarakan hal tersebut.
"Dalam rangka inilah dikatakan kepada pak Mendagri kemajuan dari Provinsi/kabupaten bukan dilihat pembangunannya saja kabupaten kota saja, namun melainkan suatu sinergitas satu kesatuan dari semua pihak," ungkapnya.
Dikatakan Nasrun selama ini Angkatan darat dalam hal ini TNI mempunyai kekuatan untuk dapat menggerakkan pemahaman wawasan kebangsaan dibandingkan dari komponen yang lain, namun bukan berarti yang lain tidak punya kontribusi dalam hal sinergitas. Namun angkatan darat lebih luas kontribusinya dalam provinsi maupun kabupaten kota, oleh karenanya ini merupakan suatu gabungan daripada tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa ini kedepan.
"Sinergitas ini harus dibangun dari titik yang terendah, dibandingkan Babinsa Bankatibmas yang ada di level kecamatan, maupun Polres atau Dandim, bagaimana koordinasi pimpinan di daerah dari provinsi sampai dengan ke atas," ungkapnya.
Diharapkannya dengan sinergitas 4 pilar dalam sistem pembangunan, bagaimana menekankan Pancasila UUD 45 NKRI, hal itup merupakan kunci UUD suatu bangsa kita dapat berdiskusi sehingga semua elemen itu mempunyai pijakan yang sama visi sama ketika sudah berjalan baik sesuai dengan yang kita harapkan.
Sementara Kemendagri menyebut masih banyak warga di daerah yang tidak hafal Pancasila. Berdasarkan survei, ada provinsi yang setengah dari penduduknya tidak hafal Pancasila.
"Masih banyak daerah-daerah yang tidak hafal dengan Pancasila. Secara teori harusnya mereka tidak banyak hafal dengan Pancasila tapi bagaimana mengaplikasikan nilai Pancasila," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo,
Berdasarkan hasil survei yang ditayangkan Soedarmo, ada 12 Provinsi yang dijadikan sample. Namun, Soedarmo tidak menyebutkan kapan survei dilakukan termasuk metode dan persentase margin errornya.
Bangka Belitung menjadi provinsi yang warganya paling banyak tak hafal Pancasila yakni 60 persen. Sementara di Jawa Tengah, 28 persen warganya tidak hafal Pancasila.
"Ini hasil survei, kita tidak bisa lepas dari hasil survei ini, kalaupun margin error-nya tinggi, tapi bayangkan seperti Jawa Tengah itu masih 28 persen tidak hafal Pancasila, apalagi Kalimantan timur 50 persen, jadi 50 hafal 50 tidak hafal," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengaku sedih karena masih ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak ideologi Pancasila. Meski demikian, Tjahjo tidak mengungkapkan secara detail nama ormas tersebut.
"Sedih, Selama 74 tahun kita merdeka tapi masih ada saja oknum dan Ormas yang terang-terangan menolak idelogi Pancasila. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini," ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo, semua tantangan bangsa yang berkenaan dengan ancaman terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Hal ini pun menjadi pekerjaan yang tiada habisnya.
Karena itu, dia meminta seluruh ormas memperkuat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. "Saya minta kepada seluruh ormas untuk senantiasa memperkuat Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejalan dengan UUD 1945 (empat pilar)," tegas Tjahjo.(Ril/Ps01)
Nasrun mengatakan Ia akan menugaskan kepada pimpinan yang di bawah seperti kabupaten kota untuk terus menyuarakan hal tersebut.
"Dalam rangka inilah dikatakan kepada pak Mendagri kemajuan dari Provinsi/kabupaten bukan dilihat pembangunannya saja kabupaten kota saja, namun melainkan suatu sinergitas satu kesatuan dari semua pihak," ungkapnya.
Dikatakan Nasrun selama ini Angkatan darat dalam hal ini TNI mempunyai kekuatan untuk dapat menggerakkan pemahaman wawasan kebangsaan dibandingkan dari komponen yang lain, namun bukan berarti yang lain tidak punya kontribusi dalam hal sinergitas. Namun angkatan darat lebih luas kontribusinya dalam provinsi maupun kabupaten kota, oleh karenanya ini merupakan suatu gabungan daripada tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa ini kedepan.
"Sinergitas ini harus dibangun dari titik yang terendah, dibandingkan Babinsa Bankatibmas yang ada di level kecamatan, maupun Polres atau Dandim, bagaimana koordinasi pimpinan di daerah dari provinsi sampai dengan ke atas," ungkapnya.
Diharapkannya dengan sinergitas 4 pilar dalam sistem pembangunan, bagaimana menekankan Pancasila UUD 45 NKRI, hal itup merupakan kunci UUD suatu bangsa kita dapat berdiskusi sehingga semua elemen itu mempunyai pijakan yang sama visi sama ketika sudah berjalan baik sesuai dengan yang kita harapkan.
Sementara Kemendagri menyebut masih banyak warga di daerah yang tidak hafal Pancasila. Berdasarkan survei, ada provinsi yang setengah dari penduduknya tidak hafal Pancasila.
"Masih banyak daerah-daerah yang tidak hafal dengan Pancasila. Secara teori harusnya mereka tidak banyak hafal dengan Pancasila tapi bagaimana mengaplikasikan nilai Pancasila," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo,
Berdasarkan hasil survei yang ditayangkan Soedarmo, ada 12 Provinsi yang dijadikan sample. Namun, Soedarmo tidak menyebutkan kapan survei dilakukan termasuk metode dan persentase margin errornya.
Bangka Belitung menjadi provinsi yang warganya paling banyak tak hafal Pancasila yakni 60 persen. Sementara di Jawa Tengah, 28 persen warganya tidak hafal Pancasila.
"Ini hasil survei, kita tidak bisa lepas dari hasil survei ini, kalaupun margin error-nya tinggi, tapi bayangkan seperti Jawa Tengah itu masih 28 persen tidak hafal Pancasila, apalagi Kalimantan timur 50 persen, jadi 50 hafal 50 tidak hafal," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengaku sedih karena masih ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak ideologi Pancasila. Meski demikian, Tjahjo tidak mengungkapkan secara detail nama ormas tersebut.
"Sedih, Selama 74 tahun kita merdeka tapi masih ada saja oknum dan Ormas yang terang-terangan menolak idelogi Pancasila. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini," ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo, semua tantangan bangsa yang berkenaan dengan ancaman terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Hal ini pun menjadi pekerjaan yang tiada habisnya.
Karena itu, dia meminta seluruh ormas memperkuat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. "Saya minta kepada seluruh ormas untuk senantiasa memperkuat Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejalan dengan UUD 1945 (empat pilar)," tegas Tjahjo.(Ril/Ps01)
0 Comments:
Posting Komentar