Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Sekdakab H.Januarsyah.SH.MH saat di konfirmasi oleh potretsumsel.com pada Senin (2/09/2019) nenjelaskan akan mengambil strategi dan langkah langkah kongkrit kedepan
"Kami akan menginventarisir ulang data berobat gratis, gunanya jangan sampai terjadi pembebanan terhadap keuangan Pemda, dan mendata ulang keikutsertaan dengan cara menseleksi ulang mengingat selama ini Pemkab lahat memberlakukan sistem berobat gratis ke semua masyarakat tanpa terkecuali" Ujar H.Januarsyah
Pihaknya akan mendata setiap perusahaan dan wajib mengikutkan setiap karyawannya ke BPJS, kedua melakukan pendataan Kedesa-desa dan keluarga yang wajib mengikuti program BPJS, termasuk Kades dan perangkatnya harus ikut ke program BPJS Berbayar.
"diharapkan kedepannya tidak ada yang diikutkan dalam program berobat gratis kepada yang bukan berhak, artinya program berobat gratis hanya untuk masyarakat miskin yang tidak mampu" Imbuhnya
Sebelumnya di beritakan Demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran untuk semua golongan. Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.
Penyesuaian tarif iuran diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI. Jumlah kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp 80.000.
Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI diusulkan menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500.
Awalnya rencana kenaikan tarif ini akan diterapkan pada awal 2020. Namun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebut kenaikan tarif berlaku 1 September 2019. (Ndy)
0 Comments:
Posting Komentar