Saat di wawancarai awak media terkait adanya kejadian kegiatan masyarakat pengeboran minyak tanpa izin. Kapolda Sumsel mengatakan, pengeboran minyak tanpa izin kalau kita petakan pengeboran minyak tanpa izin ada dua.
Satu sumur tua yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau rakyat, kedua adanya masyarakat yang membuat sumur baru .kedua-duanya sebenarnya pelanggaran hukum .
Untuk itu saya Kapolda sumsel memerintahkan Kapolres dan dari seluruh kejadian totalnya sampai hari ini yang sudah masuk laporan kejadian ada enam perkara . Empatnya, satunya sudah di limpahkan ke kejaksaan tinggal sidang .tiga perkara sudah lama tapi baru di laporkan lagi ,sehingga buktinya tidak kita temukan .sehingga kita hentikan .
lanjut Kapolda sumsel ada dua perkara baru tanggal 2 Agustus kemarin dan tanggal 1 September 2019 yang baru terjadi ,saya perintahkan pada Kasat serse Polres Muba berkerjasama dengan dibeckup oleh Polda sumsel kita lakukan pencegahan dan penegakan hukum tegas .karena itu ada tiga hal yang dilanggar .satu masalah undang-undang Migas undang-undang nomor 22 tahun 2001 terkait, jasa pengangkutan minyak bumi dan gas tindak pidananya diancam diatas 5 tahun.
Kalau masyarakat penambang masyarakat pengeboran ini bisa melakukan kegiatan dengan cara memberikan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tidak melakukan kegiatan itu namanya suap pasal 5 UUD 31 ini juga kita sanksi.
Tindakan pengeboran tanpa izin ini, kejahatan merugikan keuangan negara, itu yang harus di tindak tegas "bayangkan berapa banyak minyak yang di sedot dari bumi musi Banyuasin tanpa bayar pajak, ini kejahatan serius, merugikan lingkungan hidup, kejahatan tindak korupsi merugikan keuangan negara. Jadi tidak hanya aparat penegak hukum saja yang menindak lanjuti namun BP Migas harus juga serius .tegas Kapolda
Di tempat terpisah ketua PWI Musi Banyuasin Herlin Koisasi. SH menyikapi kejadian tentang masalah kebakaran yang sering terjadi akhir - akhir ini, memang hal ini seperti tidak serius namun harus kita Sikapi dan berharap harus ditindak tegas sehingga kejadian seperti kebakaran tersebut tidak terjadi
Kedepan kami berharap, bukan hanya aparat yang turun dan menindak lanjuti, Pemerintah Daerah, SKK Migas harus juga turun dan duduk bersama menyikapi masalah ini ujar ketua PWI Muba Herlin Koisasi SH.(sof)
0 Comments:
Posting Komentar