MUARA ENIM,potretsumsel.id -- Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani menghadiri undangan rapat dari Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru terkait koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Drs Firli Bahuri M Si didampingi Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II
Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono S IK M Si, Kamis pagi (15/04/2021) di ruang Rapat Auditorium Graha Bina Praja Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Pj Sekda Muara Enim Emran Tabrani disela kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, yang telah menginisisasi terlaksananya pertemuan langsung bersama ketua KPK Republik Indonesia.
"Kami menilai bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi penyelenggara Pemerintahan termasuk Kepala Daerah untuk langsung menyampaikan aspirasi dan saran pendapat serta pemikiran terkait kebijakan dan pengambilan keputusan oleh penyelenggara Pemerintahan maupun Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa sekaligus permasalahan lainnya dimasing-masing Daerah,"ungkapnya, Kamis (15/04/2021).
Sementara itu, dalam arahannya Ketua KPK Republik Indonesia menekankan kepada Kepala Daerah, juga termasuk penyelenggara Pemerintahan di Daerah agar berkomitmen mendukung tugas dan fungsi APIP sebagai Strategic Partner.
"Kita mengharapakan hal ini dapat menjadi Trusted Advisor atau penasihat yang baik bagi Kepala Daerah, dan sebagai Early Warning System untuk memberikan masukan sebelum terjadi penyimpangan dengan memetakan risiko,"terang mantan Kapolda Sumsel ini.
Lebih lanjut ketua KPK menekankan kepada Kepala Daerah akan peran penting Kepala daerah.
"Kepala daerah memiliki peran penting didalam menjalankan roda pemerintahan, diantaranya mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,"pungkasnya.(Erosan/Dang)
0 Comments:
Posting Komentar