Ridho : Jangan Ada Lagi Istilah “Damai” Untuk Perizinan




PRABUMULIH,potretsumsel.id– Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih, menjadi perhatian serius Walikota Ir H Ridho Yahya MM. Membahas persoalan ini, Senin (31/5) digelar rapat koordinasi yang diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah.


Ridho mengatakan, APBD Pemkot Prabumulih terus turun. Dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 800 miliar. “Dan, turun lagi tahun ini. Mari cari dan gali potensi PAD, guna meningkatkan penerimaan,” ujarnya usai memimpin rapat di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Pemkot Prabumulih.


“Yang harus dikejar potensi perizinannya, agar penerimaan PAD meningkatkan yah orang kaya. Harus jadi sasaran kita, makanya kita ingatkan tidak ada lagi “damai” masalah perizinan melibatkan orang kaya. Jika PAD kita ingin meningkatkan,” katanya.




Ridho mengungkapkan di Prabumulih ini ada 87 tower dan tidak ada kontribusi kepada masyarakat serta pemerintah. Lalu, berjejer bangunan rumah toko (Ruko), izin perumahan, perusahaan alat berat dan lainnya.


“Itu potensi PAD, bisa digali dan dikejar. Jangan terlampau murah hati, sehingga PAD tidak meningkat terus. Ayo tegakan wibawa. Khususnya, terhadap pelaku usaha,” pesan Politisi Golkar ini.


Pria asal Ogan Ilir (OI) ini, menambahkan jika ada orang bangun ruko harus dipelototi, tanyakan izinnya ada atau tidak. “Libatkan RT/RW, Satpol PP juga turun dan peran aktif. Tidak ada lagi, bangun dulu baru urus izin,” tegasnya.


Kedepan, lanjutnya akan ada pembedaan tarif antara orang kaya dan orang miskin. Tidak seperti sekarang ini, semuanya sama. “DPMPTSP di perizinannya, mengharuskan wajib lapor setiap tahunnya. Kalau tidak lapor artinya izinnya sudah kadaluarsa,” pungkas Wako

Share on Google Plus

About Potret Sumsel

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 Comments:

Posting Komentar