Kayuagung, potretsumsel.id – Ratusan warga tergabung dalam aksi damai Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades di depan kantor PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (08/11/21).
Ratusan masa yang datang dari tujuh (7) desa menuntut keadilan untuk menindak lanjuti adanya kecurang pilkades di tujuh desa yang pemilihan kadesnya yang bermasalah.
Koordinator aksi Andi Leo, ST di depan kantor PMD OKI meminta kepada Kepala Dinas PMD untuk memberikan keputusan permasalahan pilkades di tujuh desa tersebut, namun Kepala Dinas PMD berhalangan hadir, dikarenakan dinas luar.
Menanggapi aksi massa itu, Sekdin PMD Hanafi mengatakan, kami cuma bawahan belum bisa memberikan keputusan.
“Akan kami koordinasikan duhulu sama kepala dinasnya, untuk sekarang belum bisa memberikan keputusan,” jeasnya.
Kekecewaan masyarakat terhadap dinas PMD OKI yang belum bisa memberikan keputusan sudah hampir satu bulan ini belum juga ada penyelesaian terhadap laporan masyarakat sehingga menyegel kantor Dinas PMD OKI dengan kain kapan bertuliskan, KANTOR PMD OKI DI SEGEL.,lalu aksi masa melanjutkan aksinya beralih ke kantor DPRD OKI.
Setelah berorasi di depan kantor DPRD, akhirnya massa aksi disambut baik oleh ketua DPRD kabupaten OKI Abdi Yanto Fikri, SH.MH.
Abdi mengatakan memang benar laporan pelanggaran pilkades di tujuh desa sudah masuk di disini, itu bukan sengketa pilkades melainkan pelanggaran pilkades dan sangat disayangkan pihak Dinas PMD belum bisa menyelesaikan atas laporan dari temuan-temuan pelanggaran pilkades di kab oki ini.
“Akan kita peroses silahkan untuk perwakilan dari tujuh desa memberikan pernyataan tertulis, agar kami bisa memerosesnya. Untuk menyurati bupati OKI,” ujar Abdi.
Selanutnya, massa aksi kantor Pemda OKI, menyampaikan tuntutan-tuntutan pelanggaran Pilkades, masa yang berasal dari tujuh desa antara lain desa Mataram Jaya Kecamatan lampuing, desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan, desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal, desa Karang Agung Kecamatan Jejawi, dan desa Jermun Kecamatan Pampangan.
Massa Aksi meminta Bupati untuk hadir di tengah tengah masyarakat untuk menyelesaikan polemik Pilkades di tujuh desa tersebut, namun Bupati OKI Iskandar SE behalangan hadir dikarenakan lagi dinas luar.
Akhirnya, massa aksi ditemui Asisten I, Antonius Renaldo, MSI dan mengajak mediasi di dalam ruangan rapat untuk menyelesaikan permasalah tersebut. “Silahkan untuk membuat pernyataan dari masing-masing”, kata Antonius
Kemudian, hasil dari mediasi tersebut, Asisten I memerintahkan pihak PMD untuk segera menyelesaikan polemik Pilkades di tujuh desa dan segera memanggil panitia panitia Pilkades.
Bupati yang diwakili Asisten I berjanji akan membantu penyelesaian pelanggaran Pilkades batas sampai tanggal 29 /11 /2021. (Ari)
0 Comments:
Posting Komentar