MUARA ENIM,potretsumsel.id -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Muara Enim, meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar untuk membubarkan perusahaan daerah. Soalnya, perusahaan daerah tersebut dinilai hanya membebani anggaran Kabupaten Muara Enim.
Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Munyati dalam Rapat Sidang Paripurna ke XIII pembahasan RAPBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 dengan agenda penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi dewan, Senin (22/11/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muara Enim.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki itu. Dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (HNU), Pj Sekda Muara Enim Emran Tabrani, Forkopimda, kepala OPD serta para Camat.
“Perusahan daerah Kabupaten Muara Enim hendaknya pemerintah daerah wajib menerima laporan pertanggungjawaban secara real dan berdasarkan fakta dilapangan. Bila perlu melalui audit eksternal lini dikarena banyak isu yang berkembang banyak permasalahan yang belum terselesai, salah satunya di Perusda PDSPME Kabupaten Muara Enim. Jika perusahan-perusahan daerahhanya membebani anggaran Kabupaten Muara Enim lebih baik dibubarkan,” tegasnya.
Setelah menyimak secara serius penyampaian nota keuangan tentang RAPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022, yang disampaikan oleh Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar. Dan mempelajari dokumen nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022.
"Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten MuaraEnim Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp2.585.323.966.135,00. Mengalami kenaikan Rp. 93.623.212.191,00 terjadikenaikan 4 persen jika dibandingdengan APBD tahun anggaran 2021,” tegasnya.
Lanjut, Munyati sementara Rencana Belanja Daerah Kabupaten Muara EnimTahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.668.344.817.531,00. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp176.899.711.101,00 mengalami kenaikan cukup sebesar 7 persen.
“Anggaran suatu daerah, tergantung dari pembuat kebijakan, bagaimana PAD tersebut bias dimaksimalkan, sehingga tidak banyak tergantung dari pemerintah pusat. Masih banyak target PAD yang belum digarap dan belum dioptimalkan. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pihak terkait untuk mencari solusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Muara Enim, pada tahun-tahun berikutnya dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang memungkinkan,” lanjutnya.
Selain itu, tambahnya Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan-persoalan dimasyarakat. Salah satunya terkait kelangkaan gas Elpiji 3 kg agar dilakukan langkah kongkrit untuk mengatasi masalah kelangkaan tidak terulang.
“Pj Bupati Muara Enim untuk memperhatikan dan merespon usulan dari masyarakat Desa Bitis dan Desa Gumai yang berada di Kecamatan Gelumbang. Sebab Box Curve yang berada di Desa Bitis mengalami rusak parah dan bisa berdampak putusnya akses jalan untuk masuk Desa Bitis dan Desa Gumai serta bisa menyebabkan terisolasi dua desa tersebut,”pungkasnya.(Erosan/Dang)
0 Comments:
Posting Komentar