PALI,potretsumsel.id- Saat ini Ada 21 usulan dari masyarakat yang belum disepakati dalam Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kabupaten PALI, tahun 2023.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah(Bappeda), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ahmad Jhoni usai kegiatan Forum Perangkat Daerah, Kamis (24/3/2022) di ruang rapat Pemkab PALI.
"Ada 87 usulan masyarakat, 21 usulan diantaranya belum disepakati. Hal itu karena data-data yang baru masuk, sehingga belum diakomodir. Oleh karena itu, kami meminta perangkat daerah untuk kembali melakukan verifikasi," terangnya.
Dijelaskannya bahwa Forum Perangkat Daerah (forum OPD) merupakan salahsatu tahapan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2023.
"Tahapan ini dimulai dari musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, dan forum konsultasi publik, kemudian forum OPD. Baru nanti, minggu depan akan dijadwalkan untuk musrenbang tingkat kabupaten," terangnya.
Digelarnya forum perangkat daerah juga bertujuan untuk memastikan setiap perangkat daerah melakukan verifikasi terhadap usulan masyarakat yang masuk ke SIPD.
"Tentunya ini menghindari terjadinya duplikasi anggaran serta menghindari pola pikir yang menganggap bahwa Bappeda PALI, tukang coret anggaran. Yang tidak kalah penting, bahwa pembangunan PALI, berdasarkan usulan dari masyarakat," ungkapnya seraya mengatakan bahwa infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masih menjadi prioritas dalam program kabupaten PALI tahun 2023.
Sementara itu, Wakil Bupati PALI, Drs. H. Soemarjono menerangkan bahwa kegiatan forum perangkat daerah merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan program kerja kabupaten PALI, tahun 2023.
"Tentunya, pemerintah merangkum semua usulan-usulan yang disampaikan, baik melalui desa, kecamatan, serta Anggota DPRD PALI, melalui kegiatan reses. Nantinya usulan tersebut akan diaktualisasikan menjadi program kerja kabupaten PALI, tahun 2023," tukasnya. (Rb)
0 Comments:
Posting Komentar