PRABUMULIH,potretsumsel.id -- Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aparat Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2022 Triwulan ll .
Rapat yang berlangsung di Gedung Kesenian ,Rumah Dinas Walikota Prabumulih yang mengusung t Tema “ Pengelolaan Dana BOS dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Pidana “ ini dihadiri Wakil Walikota Prabumulih , H Andriansyah Fikri SH , Kajari Prabumulih Roy Riady SH MH , Kasi Intel Kajari Anjasra Karya ,Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih ,M Kusron ,Kepala Inspektorat Toni Salfriansyah SH dan ratusan kepala sekolah di lingkungan Kota Prabumulih.
Kajari Prabumulih Roy Riady SH MH menerangkan bahwa kegiatan ini sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada kepala sekolah tentang bagaimana peran ASN yang benar
" Sangat disayangkan jika kepala sekolah tidak pernah memembaca aturan penggunaan dana BOS , aturan dana BOS harus dipelajari," tegasnya.
Menurutnya, Salah satu wewenang kejaksaan adalah mencegah terjadinya korupsi dengan bersinergi bersama aparat pengawasan intern pemerintah ( APIP ) dan penegak hukum lainnya.
" Kejari Prabumulih , Dinas Pendidikan dan APIP akan memberikan Bimbingan teknis agar mereka paham akan penggunaan dana BOS ," bebernya.
Untuk itu Roy menekankan agar kepala sekolah dapat mendudukan sesuai profesi dan fungsi yang ada.
" Kepala sekolah jangan jadi kontraktor. " pesannya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih m Kusron menuturkan pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini agar kepala sekolah dapat mengetahui tata cara mengelola dana BOS sesuai peraturan yang ada.
Melalui kegiatan ini diharapkan kepala sekolah menjadi tahu mana yang tidak dan mana yang boleh dilakukan," harap Kusron.
Sementara itu, Toni Syalfriansah SH Kepala Inspektorat Kota Prabumulih mengaku sering dengan peran aktif yang dilakukan kejaksaan negeri Prabumulih, pihaknya juga harus meningkatkan kualitas dan kinerja para oditur yang ada
0 Comments:
Posting Komentar